IMG-20171104-WA0003Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Jumat, 03/11/2017 pukul 10.00 Wita, Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyempurnaan Rancangan RPJMD Kota Kupang Tahun 2018-2022. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dan dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, Ibu Mia Lerrik, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Para Asisten Sekda Kota Kupang, Staf Ahli Sekda Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang serta para Camat dan Lurah se-Kota Kupang.

Berdasarkan Laporan Panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, diketahui bahwa saat ini Kota Kupang telah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Demi Penyusunan Rancangan Awal tersebut, beberapa aktivitas perlu dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diantaranya; Pengumpulan Data/Informasi kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 (Lima) tahunan, Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan, kajian terhadap RPJMD, Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah terpilih, Analiilis keuangan daerah, Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dbahas dalam Musrenbang RPJMD dan Naskah kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.  Forum Konsultasi Publik ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Diharapkan partisipasi masyarakat yang sangat penting demi terwujudnya perencanaan yang efektif dan strategis yang mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika di Kota Kupang selama 5 (lima) tahun kedepan. Peran aktif pemangku kepentingan sangat bermanfaat guna penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018-2022 ini.

Selanjutnya Wali Kota Kupang dalam sambutannya menyampaikan Visi dan Misi Kota Kupang 5 (lima) Tahun ke depan. Beliau menitikberatkan bahwa pada dasarnya pembangunan di tujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pembangunan harus memperhatikan norma-norma yaitu pembangunan tidak boleh menciptakan dan memperlebar ketimpangan serta pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak boleh menurunkan daya dukung lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan usaha-usaha yang terencana dan terarah berdasarkan skala prioritas sehingga hasil yang di capai adalah bentuk perhatian pemerintah dalam upaya perbaikan kondidi masyarakat sebagai manifestasi dari pertanggung jawaban atas kepercayaan yang telah diberikan.(hum@s)

0
0
0
s2sdefault